Kini
Makassar tengah berubah. Jalan protokol yang dulunya sepi, kini ramai dipenuhi
spanduk, poster, dan baligho kandidat walikota. Tidak hanya jalan, ruang
publik, kendaraan umum dan pribadi, tak luput dari media sosialisasi kandidat. Makassar
kemudian menjelma menjadi ‘kota seribu wajah’. Kota dengan begitu banyak wajah
calon Walikota Makassar 2013.
Se-juta lebih pemilih kota Makassar kini disibukkan dengan beragam pilihan calon Walikota. Lembaga Riset di Makassar, Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC) mencatat 35 kandidat menyatakan keinginannya maju sebagai calon walikota Makassar pada 2013. Walaupun pada akhirnya hanya beberapa yang menyatakan serius, dan beberapa lainnya menyatakan mundur.
Pilkada
di beberapa kota di Indonesia banyak memberikan dampak positif dan negatif bagi
daerah. Mengingat sistem politik di Indonesia berbiaya tinggi (high cost) mengakibatkan perputaran uang
semakin tinggi jika mendekati pilkada. Dengan begitu, kandidat mesti menyiapkan
ribuan poster, baligho, dan spanduk untuk mengenalkan diri mereka ke pemilih.
Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk tim sukses dan berbagai kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendekati hati pemilih.
Selain
itu, momentum politik juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Profesi
sebagai tim sukses pun bermunculan di setiap kompleks/perumahan. Pilkada juga
turut meramaikan lorong-lorong atau gang-gang yang dulunya sepi. Berbagai kegiatan
pun digelar jika dikunjungi kandidat. Masyarakat juga tak ketinggalan
memanfaatkan momentum Pilkada dengan mendadak menjadikan obrolan politik
sebagai obrolan sehari-hari. Termasuk tumbuhnya beberapa lembaga survey.
Suatu
ketika penulis melihat sekumpulan tukang ojek sedang berdebat mengenai calon
Walikota yang mereka dukung. Sekumpulan dari mereka alot berdebat mengunggulkan
calon yang mereka dukung. Keseriusan mereka tampak saat seorang penumpang tak dilayani.
Bukan
hanya di pangkalan ojek saja. Bahkan ibu-ibu arisan pun menjadikan obrolan
politik menjadi obrolan mereka. Semua orang tiba-tiba melek politik. khususnya
masyarakat kelas bawah. Seperti inilah potret kehidupan kelompok bawah menyikapi
pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali di Makassar.
Pilkada
memang mengisahkan beribu cerita yang menarik menjadi bahan diskusi. Khususnya
di Pemilihan Walikota Makassar. Berbagai tawaran konsep pembangunan kota pun
menjadi tawaran para kandidat. Visi membangun kota dunia menjadi konsep yang
banyak dipilih. Berharap menjadi pelanjut Ilham Arief Sirajuddin, Walikota
Makassar dua periode.
Selain
visi kandidat, kampanye gratis menjadi kalimat sakti yang digunakan kandidat
merebut simpati pemilih. Khususnya pemilih yang belum sejahtera. Seperti
pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan listrik gratis. Kata gratis menjadi
janji yang akan dilaksanakan jika terpilih nanti. Janji seakan menjadi syarat
ketika calon bertemu dengan kontituennya.
Politik arus bawah
Berdasarkan
hasil Survey Independen IDEC: Walikota Harapan Warga Makassar, pada April 2013, tenyata harapan pemilih
sangat jauh dengan apa yang menjadi harapan kandidat dalam membangun kota
Makassar. Kota Dunia yang diusung oleh beberapa kandidat tak banyak dipahami
pemilih. Pemilih lebih berharap kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi. Seperti
tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, dan tata ruang kota yang
lebih manusiawi.
Dari
puluhan kandidat, tak satupun kandidat yang merencanakan bagaimana penanganan
sampah, banjir, macet, tata ruang dan kemiskinan yang merupakan masalah serius
di kota Makassar. IDEC mencatat harapan warga Makassar terhadap persoalan kota
Makassar yang harus dibenahi segera yakni sampah 28,06 %, banjir dan kemiskinan 17,60 % serta macet 13,78 %.
Disparitas
rencana pembangunan kota Makassar versi kandidat dan masyarakat merupakan ironi
demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Ketidakpahaman
kandidat terhadap pemilih mengindikasikan kandidat hanya menilai pemilih
sebagai angka-angka suara saja. Bukan sebagai manusia yang memiliki hak
politik. Kandidat tidak melihat warga Makassar sebagai pemilih yang mesti
dilayani untuk keluar dari setiap persoalan sosial yang dihadapi.
Padahal,
warga Makassar khususnya masyarakat kelas bawah merupakan warga yang paling
antusias terhadap proses politik Pilwali Makassar. Antusias warga masyarakat
bukanlah tanpa dasar. Masyarakat arus bawah tentunya menaruh harapan besar pada
pesta demokrasi kali ini untuk mengangkat kesejahteraan mereka.
Pemilih Golput
Berdasarkan
data KPU Sulsel, pemilihan Gubernur Sulsel 2013, angka pemilih yang tidak
menggunakan hak suaranya (Golput) di Makassar yakni 39.46 %. Angka partispasi terendah
berada di 3 kecamatan yakni kecamatan Tamalanrea (50.18%), Panakukang (56.49%),
dan Wajo (56.81%). Di tiga kecamatan tersebut merupakan kawasan pemukiman kelas
menengah ke atas.
Setidaknya
preferensi di atas menjadi alasan bahwa kelas bawahlah yang menjadi penentu
kemenangan kandidat. Antusiame kelas bawah sangat bertolak belakang dengan
sikap politik kelas menengah ke atas. Kelas menengah justru apatis terhadap
Pilwali Makassar. Ada banyak hal yang mempegaruhi, diantaranya sibuk, dan
menganggap siapapun terpilih tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.
Hal ini disebabkan karena kelas menengah ke atas tak mempersoalkan lagi
kebutuhan dasar hidup mereka.
Partispasi
kelas bawah menunjukkan keseriusannya memberikan hak suaranya. Karena begitu
besar harapan mereka terhadap pemimpin yang akan memberikan kebaikan bagi
kehidupan mereka. Terkhusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya.
Sikap
politik masyarakat bawah sangat bergantung terhadap kandidat. 66,07 % pemilih
mengharapkan kandidat turun langsung ke masyarakat dengan mendengar langsung
keluhan pemilih.
Pemilihan
walikota Makassar di tahun 2013 seharusnya menjadi momentum perbaikan demokrasi
di Makassar. Tidak hanya mengutamakan demokrasi prosedural tanpa melupakan
subtansi demokrasi. Pentas demokrasi sebaiknya juga tidak hanya menjadi ajang
pamer wajah melalui baligho dan spanduk yang menghiasi setiap ruas jalan. Yang
pada akhirnya hanya melahirkan demokrasi basa-basi.
No comments:
Post a Comment