Yang Terpelajar, yang Korupsi

Ibarat sebuh penyakit, korupsi di tanah air sudah masuk tahap kronis. Tak henti-hentinya kita mendengar kabar setiap hari ada saja pejabat yang  terlibat korupsi. Mulai dari pegawai biasa, kepala dinas, bupati/walikota, Gubernur bahkan Menteri.

Korupsi kini menjadi momok menakutkan bagi kelangsungan demokrasi di tanah air. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat 118 daftar peringkat indeks persepsi korupsi 174 negara di dunia. Namun, jika mengacu pada poin tiap negara, maka Indonesia berada pada posisi 56 negara terkorup di dunia.

Berurat akarnya korupsi di tanah air sejak orde baru hingga pasca reformasi, menyebabkan lahirnya beberapa lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga ini hadir sebagai jawaban atas kerugian yang harus ditanggung negara dan masyarakat akibat ulah para pemimpin korup. Korupsi kini menjadi musuh negara dan masyarakat.

Koruptor terpelajar

Yang lebih mengherankan adalah, sebagian besar mereka yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi adalah orang terpelajar. Yakni, mereka yang pernah belajar di pendidikan tinggi. Sebut saja, Andi Mallarangeng, Miranda Goeltom, Luthfi Hasan Ishaaq, Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan sederet koruptor terpelajar lainnya yang pernah mengeyam dunia pendidikan tinggi.

Fenomena sekelompok orang terpelajar yang terjerat kasus korupsi telah mencoreng institusi pendidikan di tanah air. Mengapa orang yang memiliki wawasan luas dan berpendidikan melakukan korupsi?. Salah satu persoalannya adalah sistem pendidikan. Pendidikan yang seharusnya melahirkan manusia-manusia jujur, adil dan bermoral tak mewujud. Slogan seperti itu hanya hadir di seminar-seminar, lokakarya, dan modul-modul pelajaran sekolah. Pasca pendidikan formal berakhir, maka selesai sudah pelajaran. Pendidikan tidak dimaknai sebagai panduan hidup.

Memang tidak semua orang yang berpendidikan melakukan korupsi. Tapi diantara pelaku korupsi, sebagian besar, bahkan semua pelaku korupsi yang merampok uang negara hingga miliaran rupiah, minimal pernah belajar di Perguruan Tinggi. Bahkan ada yang memiliki gelar doktor, dan adapula yang menyandang status sebagai guru besar.

Koruptor terpelajar memang berbeda dengan koruptor yang tidak ‘sekolah’. Koruptor yang memiliki wawasan yang luas dan berpendidikan cenderung melakukan korupsi secara terencana dan sistemik. Pengetahuan dijadikan sebagai benteng melindungi diri dari pembongkaran korupsi yang dilakukan. Koruptor sekelas ini biasanya dilabeli dengan istilah koruptor ‘berdasi’. Cerdik dan dapat mengelabui aparat hukum adalah ciri dari koruptor jenis ini.

Gagalnya pendidikan

Sistem pendidikan nasional sedikit-banyak mempengaruhi kaum terpelajar untuk melakukan korupsi. Olehnya itu, ada baiknya sistem pendidikan nasional kita tinjau dengan meminjam taksonomi Bloom berdasarkan tujuan pendidikan yang dibagi kedalam tiga domain, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik.

Sistem pendidikan saat ini lebih banyak menfokuskan pada model pembelajaran yang lebih mengutamakan kognitif dan psikomotorik. Kognitif, model pembelajaran yang memaksa kemampuan siswa diarahkan hanya pada aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian dan keterampilan berpikir (Benjamin, 1956). Wajar saja generasi terpelajar Indonesia hanya menjadi generasi penghapal saja.

Selain kognitif, aspek psikomotorik juga cenderung diutamakan dalam sistem pendidikan nasional. Peserta didik diarahkan untuk mengembangkan skill/keterampilan. Hal ini disebabkan faktor industrialisasi di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja profesional. Hasilnya, sekolah-sekolah diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Wajarlah kemudian, sekolah menengah kejuruan menjamur di Indonesia.

Yang hilang dari sistem pendidikan nasional adalah aspek afektif. Sistem pembelajaran yang menfokuskan pada pengembangan minat, sikap, emosi dan nilai. Terabaikannya pendidikan yang mengajarkan tentang nilai, sikap dan moral, kemudian banyak melahirkan generasi terpelajar Indonesia tidak mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Padahal tidak semua yang benar itu adalah baik. Jangan heran jika kedepannya pelaku koruptor akan didominasi oleh kalangan terpelajar.

Pendidikan kemudian menjadi candu. Sebagai pelengkap hidup dan sekedar untuk memenuhi kewajiban negara dalam undang-undang. Dewasa ini, pendidikan hanya menjadi alat menaikkan derajat sosial seseorang di masyarakat. Pendidikan akhirnya melahirkan sekat-sekat dalam masyarakat. Kaya dan miskin, pintar dan bodoh, serta mampu dan tidak mampu. Kesetaraan, keadilan dan proses humanisasi yang diusung bapak pendidikan nasional, Muhammad Hatta, kini tak banyak lagi diperhatikan dalam merumuskan arah pendidikan nasional.

Setelah korupsi membuncah di tanah air, barulah kemudian beberapa pengamat mencoba menawarkan sistem pendidikan yang lebih menekankan pembangunan karakter/sikap. Padahal jika pemerintah konsisten dengan gagasan Benjamin S. Bloom tentang tujuan pendidikan, seharusnya sejak dulu pendidikan nasional telah diarahkan pada pembangunan karakter bangsa melalui sistem pembelajaran yang memasukkan unsur nilai dan sikap jujur.

Keseriusan pemerintah membenahi sistem pendidikan nasional justru tak banyak mengubah kualitas pendidikan dan kualitas kaum terpelajar di tanah air. Sebelum reformasi (1997-1998) anggaran yang terserap untuk sektor pendidikan sebesar Rp 4,6 triliun. Sementara pasca reformasi melangit menjadi Rp 289,9 triliun pada 2012. Besarnya anggaran, tak sesuai kemajuan yang diperoleh. Indonesia masih kalah dari beberapa negara di ASEAN yakni Singapura, Malaysia dan Thailand.

Pendidikan memang bukan penyebab utama lahirnya korupsi di Indonesia, tapi melalui pendidikan korupsi dapat dicegah. Institusi pendidikan seharusnya mampu melahirkan calon pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan bijaksana. Tidak hanya itu, pendidikan dapat menjadi pintu utama membangun karakter generasi terpelajar Indonesia. Karena masa depan suatu bangsa, bisa diterawang melalui generasi muda terpelajar dan arah pendidikan nasional.

Jika sistem pendidikan menfokuskan pada pengembangan kognitif dan psikomotorik peserta didik saja dan menafikan aspek nilai dan moralitas dalam pembelajaran, maka benar kata orang Belanda, “Hoe groter geest, hoe groter beest”. Artinya, makin tinggi status sosial seseorang atau makin pandai seseorang, makin tinggi “kebinatangannya”.

Fathanah, Perempuan, dan Makelar Politik

Ahmad Fathanah kini mendadak populer setelah KPK menangkapnya di hotel Le Meredien, Jakarta bersama seorang wanita, Maharani. KPK menahannya terkait kasus suap kuota daging sapi yang sebelumnya menyeret orang nomor wahid di Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).

Berbeda dengan kasus korupsi lainnya, Fathanah menjadi perhatian publik karena tertangkap sedang berduaan dengan seorang gadis muda di dalam kamar hotel. Sejak namanya mencuat di media, sejumlah artis dan perempuan ‘cantik’ ikut terseret di pusaran kasusnya.

Sebanyak 45 perempuan diduga menerima aliran dana dari Fathanah. Beberapa telah dipangil KPK untuk diperiksa. Salah satunya adalah artis ternama Ayu Ashari. Ia diduga menerima aliran dana suap kuota daging sapi yang diberikan Fathanah. PPATK berhasil menelusuri transaksi keuangan Fathanah mengalir ke puluhan perempuan. Termasuk salah seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin yang memiliki tabungan  hingga 2 miliar yang ditengarai memiliki hubungan dengan Fathanah.

Bukan Romantisme

Sejak awal penangkapan Fathanah pada 29 Januari 2013, KPK menyita barang bukti senilai Rp 1 miliar. Uang itu diduga sebagai uang suap dari perusahaan PT Indoguna untuk Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS yang saat ini menjadi tersangka kasus suap kuota impor daging sapi.

Mengalirnya uang Fathanah ke sejumlah perempuan membuka mata publik mengenai kotak pandora hubungannya dengan sejumlah perempuan termasuk beberapa artis. Selain rupiah, Fathanah juga memberi mobil, perhiasan, jam tangan, dan sejumlah barang perhiasan lainnya. Berkat Fathanah, beberapa minggu terakhir, KPK ramai dikunjungi perempuan cantik.

Banyaknya perempuan yang dekat dengan dengan Fathanah, apakah mengindikasikan Fathanah sebagai sosok laki-laki romantis yang banyak menarik perhatian perempuan? Jawabannya tidak. Berbondong-bondongnya sejumlah perempuan ke KPK mengembalikan uang pemberian Fathanah membuktikan uang menjadi pemikat bagi perempuan di sekelilingnya. Fathanah bukanlah sosok pemikat hati perempuan, seperti sosok Presiden pertama Republik Indonesia.

Romantisme Fathanah terletak pada uang. Ia berhasil mengungkap halaman belakang kehidupan beberapa artis di tanah air, dan juga membuka ‘kotak hitam’ sumber penghasilan artis selain dari layar kaca. Fathanah dan ‘perempuan-perempuannya’ memang menarik banyak mata di dunia maya. Daya pikatnya karena membawa perempuan-perempuan ‘cantik’ dalam kasusnya.

Lebih parahnya lagi, setelah pengakuan Maharani di depan majelis hakim mengenai hubungannya dengan Fathanah saat dihotel, justru menambah catatan hitam prostitusi terorganisir dan terselubung di tanah air.

Cerita Fathanah mungkin bukan kisah pertama di negeri ini yang mengungkap skandal seks pejabat. Tapi,  Fathanah kembali mengingatkan skandal jual-beli perempuan di kalangan pejabat di pusat maupun di daerah.

Makelar Politik

Selain mengungkap kehidupan gelap dunia para aktor film sinetron dan aktor dunia hiburan lainnya, melalui tangan Fathanah, uang suap PT Indoguna ditujukan kepada LHI. Fathanah menjadi jembatan yang menghubungkan dunia politik dan bisnis. Perselingkuhan dunia politik dan bisnis kembali ditegaskan Fathanah.

Identitas Fathanah yang bukan kader Partai Keadilan Sejahtera tapi dekat dengan beberapa pimpinan partai bulan sabit kembar ini menjadi pertanyaan yang menelisik hubungan partai dan orang di luar partai. Bahkan Fathanah bukan pertama kali menjadi perantara proyek besar. Fathanah juga disebut menjadi bagian dari kasus korupsi Bank Jawa Barat (BJB) yang sementara ditangani Kejaksaan Agung.

Betenggernya nama Fathanah dipelbagai proyek besar di tanah air, membuat dirinya sebagai sosok makelar. Khususnya makelar politik. Profesi sepertinya mungkin banyak di pemerintahan yang menjadi perpanjangan tangan memuluskan sejumlah proyek pemerintahan ke beberapa pengusaha. Komitmen fee menjadi daya pikat karena dapat menggaet rupiah yang tidak sedikit jumlahnya. Olehnya itu, profesi makelar menjadi pekerjaan yang prospek. Cukup dengan modal jaringan ke pusat kekuasaan dapat meraih keuntungan hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

Di pemeritahan, profesi makelar dibutuhkan untuk menghindari aturan yang tidak memperbolehkan pemerintah sendiri sebagai pelaksana proyek. Ribetnya mekanisme birokrasi juga menjadi salah satu alasan makelar banyak digunakan.

Makelar banyak bekerja di sektor ekonomi, hukum, pendidikan, dan politik. Khusus makelar politik, tumbuh subur menjelang Pilkada di beberapa daerah. Termasuk menjelang Pilpres dan pemilihan legislatif 2014.

Menjelang Pilpres dan Pemilu legislatif 2014, sosok Fathanah menjadi incaran partai politik dalam mengerus APBD dan APBN melalui berbagai proyek untuk kepentingan dana kampanye. Contohnya, pada pemilihan Gubernur Sulsel 2013 Fathanah menjadi makelar antara calon Gubernur Sulsel dalam pembayaran mahar ke partai yang kemudian diteruskan ke DPP PKS.

Makelar politik sekelas Fathanah memang bukan makelar kelas ‘teri’ yang biasa nongkrong di pemerintahan. Tapi makelar papan atas yang justru memiliki pengaruh besar terhadap partai politik dibandingkan kader partai. Tidak hanya itu, makelar politik juga berperan aktif menentukan tarif/mahar jika ada kandidat yang ingin menggunakan partai sebagai kendaraan untuk melancong menuju kekuasaan.

Pengaruh makelar politik tak bisa disepelekan. Makelar menjadikan partai sebagai arena bisnis dan juga serupa lembaga bisnis. Wajar saja jika partai saat ini menjelma menjadi perusahaan. Bukan sebagai lembaga politik. Jangan heran partai hanya mengutamakan keuntungan material dibandingkan pengabdian terhadap masyarakat. Hal inilah yang kemudian melahirkan politik berbiaya tinggi/politik transaksional.

Makelar politik dan Fathanah bukan pertama kali diungkap media. Tapi pelajaran Fathanah bagi bangsa adalah pelajaran tentang bagaimana partai politik berlomba mencari dana kampanye di APBN dan APBD melalui sejumlah proyek untuk Pilpres dan pemilihan legislatif 2014. Setelah partai berlambang mercy dan partai bulan sabit kembar mengingatkan publik bahwa APBN adalah tempat aman mencari dana kampanye bagi partai politik, entah partai apalagi yang akan merampok uang rakyat melalui APBN?.

Pemuda dan Kebangkitan Nasional

“Berikan aku sepuluh pemuda, akan kupindahkan gunung Himalaya ke laut Pasifik….,” (Soekarno)

Melalui ucapannya, Presiden pertama Republik Indonesia ini paham betul peran dan semangat yang dimiliki kaum muda Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah, Belanda. Pemuda dipandangnya sebagai kelompok penggerak kekuatan rakyat.

Pemuda dan Indonesia dalam pergolakan bangsa ibarat dua sisi mata uang. Ingatan sejarah tak lupa akan perubahan-perubahan besar di tanah air tidak lepas dari keterlibatan pemuda secara pemikiran maupun pengorganisiran di lapangan dalam memerangi ketidakadilan yang mendera rakyat Indonesia.

Pemuda yang dimaksud adalah generasi yang tak terbatasi usia, tapi dalam arti sekelompok kaum muda yang memiliki semangat mengubah keadaan yang timpang. Sebutlah Soekarno, Hatta, Soedirman, Tan Malaka, Tirto Adisuryo, Sutomo, Wahidin Sudirohusodo dan puluhan pemuda yang tak sempat tercatat oleh sejarah Indonesia, memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia, 1945.

Di balik kepahlawanan Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan, peristiwa Rengasdengklok menegaskan keberanian Sukarni Kartodiwirjo, Wikana dan sekelompok pemuda lainnya menculik Soekarno dan memaksa untuk menyatakan kemerdekaan.

Di belakang panggung besar kemerdekaan, Tan Malaka juga merupakan tokoh utama yang menghiasi gejolak perlawanan kaum buruh dan kaum tani menentang kerja paksa di tanah air. Tan Malaka Bergerak dari desa-ke desa membawa pesan perlawanan dan menyuarakan kemerdekaan 100 persen.

Bahkan, Soekarno belajar dari Tan Malaka mengenai kekuatan rakyat sebagai modal kemerdekaan melalui bukunya yang berjudul Aksi Massa. Walaupun akhirnya, Bapak penggagas Republik Indonesia ini terbunuh di ujung selonsong tentara dari negara yang ia perjuangkan kemerdekaannya.

Pasca kemerdekaan, pemuda masih mendominasi peran dalam mengutuhkan dan menjaga kemerdekaan pasca Indonesia mendapatkan pengakuan secara internasional sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka. Salah satunya adalah Soedirman. Di usia 29 tahun, Soedirman terpilih sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Berjuang dengan satu paru-paru, Ia dan pasukannya keluar-masuk kota dan hutan memimpin gerilya.

Perintah serangan umum di Yogyakarta yang digagasnya bersama Sultan Hamengku Buwono IX membuka mata dunia: Republik Indonesia masih tegak berdiri. Perang Ambarawa membuktikan, mantan guru Muhammdiyah ini  setelah seminggu dipilih, bukan diangkat, menjadi Panglima Besar TKR, Ia menghalau serdadu Belanda dan sekutu-tentara profesional  dengan persenjataan lengkap.

Bahkan ketika Soekarno-Hatta ditawan setelah penyerangan Belanda ke Yogyakarta, Desember 1948, Soedirman memilih menyingkir untuk meneruskan perang gerilya. Perjuangan Soedirman diusianya yang masih sangat muda memimpin TKR menjadi simbol perjuangan pemuda melalui senjata.

Setelah Soekarno dilenserkan oleh Soeharto, gayung bersambut, pemuda kembali berdiri di barisan terdepan sebagai pembawa. Penolakan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden yang dimotori Arif Budiman dan kelompok mahasiswa adalah buktinya.

Di bawah kepemimpinan Soeharto, perjuangan pemuda dan mahasiswa banyak mengisahkan ‘luka’. Hingga puncaknya pada Mei 1998, memaksa mundur presiden yang berkuasa selama 32 tahun ini. Berbagai organisasi pemuda, mulai dari organisasi mahasiswa kampus dan nonkampus gencar melakukan propoganda dan pengorganisiran rakyat dalam menentang rezim otoriter orde baru.

Pemuda itu adalah Budiman Sujatmiko, Arif Budiman, Nezar Patria, Linda Kristanti, wiji Thukul dan puluhan pemuda yang tak terdeteksi namanya, terus meneriakkan protes terhadap pemerintahan Soeharto yang tidak pro terhadap rakyat.  Walaupun Soeharto menggunakan tangan militer dengan sangat kejam kepada para aktivis pemuda dengan melakukan penangkapan, penculikan dan penyiksaan, kelompok ini terus melakukan perlawanan tersembunyi melalui kantong-kantong perlawanan buruh, mahasiswa dan masyarakat.

Tak terkecuali aktivis yang dihilangkan, Wiji Thukul memilih propaganda anti-orde baru melalui jalan seni yang ia pilih. Pamplet, dan puisi dipilihnya untuk menyulut kemarahan rakyat. Tidak hanya melalui puisi, Thukul mengorganisir kelompok buruh dan seniman untuk terus berlawan menolak hasil pemilu yang kembali memutuskan Soeharto sebagai presiden. Berbagai upaya perlawanan terus dilakukan hingga pada akhirnya Soeharto dengan terpaksa meletakkan kekuasaanya pada Mei 1998 di depan seluruh rakyat Indonesia.

Turunnya Soeharto pada Mei 1998 mengingatkan kita pada momentum bersejarah pada bulan yang sama yakni kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Oetomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Diprakarsai oleh Sutomo dan para mahasiswa STOVIA yakni Goenawan Mangoenkoesoemo, Soeraji, serta digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Momentum ini ditandai sebagai masa dimana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Benang merah uraian sejarah gerakan pemuda dan Indonesia dapat menjadi bahan ajar bagi generasi muda saat ini. Peran generasi muda merupakan pondasi dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera dan manusiawi.

Tidak terkecuali di tahun 2013 yang gelombang demokratisasi terus menggelora seiring banyaknya masyarakat yang mengahiri hidupnya karena kekurangan makanan. Puluhan rakyat Indonesia tergusur di tanah sendiri, dan buruh yang bekerja tanpa jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Dan, juga ribuan, bahkan jutaan pemuda tak mampu mengakses pendidikan karena biaya yang melangit.

Kita tentunya paham, pemuda di zaman sebelum kemerdekaan mengenali jelas musuhnya yakni bangsa lain yang menjajah Indonesia. Tapi pasca kemerdekaan, musuh generasi muda semakin nyata, yakni pemimpin di rumah sendiri yang mengangkangi kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Olehnya itu, perjuangan terberat generasi muda saat ini adalah perang mengenali musuh dari bangsa sendiri. Pemimpin yang lebih menghormati tamu dibandingkan pemilik negeri ini yakni rakyat. Pemimpin yang membuat kita kembali terjajah di rumah sendiri dan terhina sebagai pekerja di mata dunia. Jika generasi muda terus menghamba pada ketidaktahuan dan tak menjadi bagian dari pengubah keadaan, maka jangan heran generasi muda nantinya hanya menjadi budak di rumah sendiri.