Perang Konsultan di Pilwali Makassar

Konsultan politik dan lembaga survey kini menjadi lembaga yang terus di cari oleh para pemburu kuasa di ajang pemilihan kepala daerah. Tidak terkecuali bagi para calon legislatif yang akan bertarung di pemilihan legislatif 2014 nanti. Kedua lembaga ini dipercaya mampu mengantarkan kandidat menuju kursi kekuasaaan karena prediksinya yang terukur dan tidak beda jauh dengan hasil pemilihan langsung.

Tidak terkecuali di Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar saat ini. Di balik pertarungan antar-kandidat juga merupakan ruang adu ilmu bagi para konsultan politik. Konsultan politik bersembunyi di panggung belakang kandidat dalam mendesain strategi kemenangan. Tugas di belakang layar inilah yang kemudian banyak melahirkan konsultan politik dan lembaga survey di tanah air. Jangan heran jika menjelang Pilkada, lembaga survey dan konsultan politik banyak bermunculan.

Kontestasi politik tanah air yang membutuhkan biaya tinggi (high cost) membuat profesi sebagai konsultan menjadi trend bisnis yang prospek. Selain memberikan keuntungan material yang tinggi, juga dapat memberi akses yang luas jika berhasil memenangkan kandidat. Magnet inilah yang menarik perhatian banyak profesi untuk beralih menjadi konsultan politik.

Konsultan politik

Ruh konsutan politik dan lembaga survey adalah penelitian. Olehnya itu, mereka para intelektual dari perguruan tinggi banyak mendominasi panggung belakang politik tanah air melalui konsultan politik dan lembaga survey. Meskipun tak sedikit juga yang hanya bermodal pengalaman dan integritas pernah melakukan survey, dengan mudah membentuk lembaga survey.

Beberapa akademisi yang membentuk konsultan politik diantaranya Denny JA, di Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Eep Saefulloh Fatah di PolMark Indonesia, Hanta Yuda di Pol-Tracking Institut, dan Saiful Mujani di Lembaga Survey Indonesia (LSI). Sejak LSI memenangkan Pilkada di beberapa daerah, konsutan politik laku di pasaran dalam mengukur potensi kemenangan kandidat sebelum pemilihan berlangsung. Dengan metode penelitian ilmiah yang mampu dipertanggungjawabkan secara akademis.

Denny JA telah membuktikan lembaga survey dan konsultan politik mampu eksis dan bisa menguntungkan secara bisnis di Indonesia sejak 2005. Terbukti di beberapa Pilkada di tanah air, sebagian besar kandidat menggunakan konsultan politik. Biaya yang disiapkan kandidat untuk konsultan politik juga tak tanggung-tanggung nilainya bahkan mencapai puluhan miliar.

Olehnya itu, fenomena lembaga survey di Pilkada bukanlah sesuatu yang luar biasa. Konsultan politik dan Pilkada ibarat semut dan gula. Dimana ada pilkada disitu ada konsultan politik dan lembaga survey.

Selain menhimpun orang-rang ahli, seperti pembuat opini publik, kolumnis, peneliti, dan akademisi, konsultan politik juga memberdayakan banyak generasi muda perguruan tinggi sebagai tenaga teknis di lapangan/ surveyor.

Walaupun tak bisa dimungkiri, selain profesi peneliti dan akademisi, banyak juga lembaga survey dan konsultan politik yang dipimpin oleh praktisi politik, pengusaha, bahkan preman. Dengan bermodal materi dan jejaring ke jantung kekuasaan. Motifnya beranekaragam. Mulai dari mencari materi hingga mendapatkan akses ke penguasa.

Hampir setiap hari Pilkada berlangsung di beberapa daerah di tanah air. Oehnya itu konsultan politik tetap menjadi profesi yang dibutuhkan.

Hadirnya beberapa lembaga survey justru memberikan dampak positif bagi dunia penelitian ilmiah di tanah air. Tapi perlu diingat, lembaga survey ibarat pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa juga dijadikan alat untuk memburu kuasa. Tidak sedikit lembaga survey yang memanipulasi hasil survey atas kepentingan kuasa dan pesanan kandidat (klien). Hal inilah yang mesti menjadi peringatan keras bagi mereka yang menyatakan diri sebagai peneliti yang bekerja di lembaga survey. Peneliti bisa saja salah hingga seribu kali, tapi bohong dalam penelitian tidak boleh.

Panggung belakang

Hampir semua kandidat yang bertarung di Pilwali Makassar memiliki konsultan politik. Pertarungan kandidat adalah pertarungan konsultan politik yang ada di belakang layar. Ada yang menggunakan konsultan politik yang telah memiliki integritas memenangkan kandidat di beberapa daerah, dan ada juga yang menggunakan konsultan berdasarkan jaringan keluarga maupun organisasi.

Sejak kandidat Wali Kota Makassar mencuat di permukaan, bermuncullah konsultan politik dan lembaga survey lokal di Makassar. Jumlahnya tak tanggung-tanggung hingga puluhan. Ada yang mengklaim telah memenangkan beberapa kandidat di beberapa daerah, dan adapula yang bermodalkan popularitas melalui media massa. Tujuannya tak lain untuk merebut hati kandidat sehingga dipercaya sebagai konsultan pemenangan.

Memenangkan Pilwali makassar sangat bergantung dari integritas konsultan politik dan lembaga survey yang digunakan kandidat. Pilwali Makassar sebenarnya adalah pertarungan antara konsultan politik di masing-masing kandidat. Adu strategi, ilmu, hingga manuver politik di lapangan dan media massa tak jarang kita temui. Selain mendapatkan keuntungan materi, integritas konsultan politik dipertaruhkan.

Olehnya itu, memilih konsultan politik bukanlah perkara mudah bagi kandidat. Kandidat mestinya mempertimbangkan integritas konsultan, track record, dan aktor yang mendiami konsultan tersebut. Sehingga kandidat tak membeli kucing dalam karung. Dalam arti lain mencari pawang ular untuk menjinakkan gajah.

Tak sedikit kandidat di beberapa Pilkada keliru memilih konsultan politik. selain faktor kedekatan, pro aktif dari konsultan politik juga menjadi faktor penentu.  Mengingat biaya konsultan sangatlah tinggi. Akibatnya, kandidat tak mampu membedakan antara konsultan politik dan tim suskes. Padahal, konsultan politik bukanlah tim sukses. Begitupun sebaliknya. Faktanya, inilah yang terjadi di beberapa kandidat Pilwali Makassar.

Oleh karena itu, mengharapkan Pilwali Makassar yang jujur, beretika, bebas, dan rahasia berarti menaruh harapan pada konsultan politik. Tidak terkecuali menaruh harapan tentang masa depan Makassar di tengah banyaknya persoalan kota yang menunggu diselesaikan segera oleh kandidat terpilih nantinya. Kita tidak menginginkan konsultan politik yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kandidat. Apalagi, menjadi ‘pemerintahan bayangan’ setelah memenangkan kandidat.