Pilwali Makassar Bukan Pasar Malam

Melihat proses pemilihan Walikota Makassar saat ini, mengingatkan kita pada roman Bukan Pasar Malam karya Pramoedya Ananta Toer, Tahun 1950. Partai politik yang dulunya sepi, kini ramai dikunjungi tamu. Ormas yang dulunya tak menarik, kini memikat perhatian, dan organisasi pemuda yang dulunya sepi aktivitas, kini kebanjiran kegiatan. Momentum Pilwali Makassar membuat orang-orang berduyun-duyun datang dan berduyun-duyun pergi. Seperti pasar malam.

Ibarat pasar malam, kini kandidat sibuk menyebar baligho dan spanduk untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya pengunjung. Berbagai media sosialisasi telah disebar di tempat-tempat strategis kota Makassar. Berharap bisa dikenal pemilih sebagai calon pemimpin.

Proses politik kini menjelma menjadi pasar. Konstituen berubah menjadi pembeli, dan kandidat berkelakar sebagai penjual. Pesta demokrasi menjadi ruang tawar-menawar dalam proses jual-beli. Perbedaan antara calon pemimpin dan pedagang tak lagi bisa dibedakan. Memilih pemimpin ibarat membeli barang.

Politik transaksional

Partai yang dulunya sepi, kini ramai dikunjungi orang-orang. Kader partai, tim sukses, dan kandidat lalu-lalang berkunjung ke kantor partai. Partai menjadi buah bibir dimana-mana. Apakah mendukung calon A atau calon B. Sudah menjadi rahasia umum jika kandidat ingin menjadikan partai sebagai kendaraan untuk bertarung di Pilkada, kandidat mesti mengeluarkan mahar hingga miliaran rupiah. Apalagi partai yang populer dan memiliki banyak kursi di DPR.

Partai sebagai lembaga politik yang memiliki ideologi dan sebagai tempat mengabdi kepada masyarakat kini jauh dari cita-cita luhur kepartaian. Partai tidak lagi melihat kapasitas, integritas, visi, dan ketulusan mengabdi, tapi lebih mengutamakan berapa mahar yang akan dibayar kandidat. Wajar saja jika menjelang Pilkada dan pemilihan legislatif, partai menjadi buruan para pemburu kuasa. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan pemimpin-pemimpin partai pemburu rente.

Partai politik menjelma menjadi supermarket, dan gerai-gerai yang siap menjajakan jasa dengan berbagai tarif. Rekruitmen kader untuk kepentingan rakyat menjadi slogan semata. Ideologi dan substansi kepartaian menjadi nomor dua, setelah mahar.

Tidak hanya partai, organisasi masyarakat (ormas) pun kini kebanjiran tamu. Mulai dari tim sukses hingga kandidat yang bertamu langsung menemui sesepuh ormas. Berharap mendapatkan dukungan. Tak sedikit pemimpin organisasi masyarakat yang memanfaatkan Pilwali kota Makassar untuk kepentingan pribadi atas nama puluhan, bahkan ribuan orang yang dipimpin. Tawar-menawar pun berlangsung dengan komitmen seluruh anggota organisasi akan memberikan dukungan kepada kandidat dalam bentuk suara.

Organisasi kepemudaan juga tak mau ketinggalan memanfaatkan momentum Pilwali Makassar. Dulunya, miskin aktivitas, kini sibuk menggelar kegiatan dengan simbol-simbol kandidat. Organisasi kepemudaan kini membangun afiliasi politik dengan kandidat tertentu. Tujuan organisasi sebagai lembaga kader menjadi nomor dua. Yang utama adalah kandidat mana yang banyak memberikan kontribusi besar dalam bentuk materi.

Pragmatisme dan oportunisme menyelimuti organisasi kepemudaan. Berharap menjadi pelanjut generasi bangsa hanya bualan. Sekretariat pindah di warung-warung kopi dan kafe-kafe. Organisasi kepemudaan menjelma menjadi organisasi penjual massa.

Lorong-lorong, pemukiman warga, dan ruang publik disulap menjadi pasar. Berbagai transaksi jual-beli berlangsung. Menjadi tempat menebar janji kandidat dan menjadi pasar gelap jual-beli pemilih melalui calo’. Kini Makassar menjelma menjadi pasar malam. Berbagai transaksi jual beli digelar tanpa mengenal konteks.

Bukan pasar malam

Politik memang bukan pasar malam, tapi politik saat ini mencerminkan sebuah pasar, dimana ada pembeli dan penjual. Keramaian politik ibarat pasar malam yang berisi pasar suara.

Sistem politik berubah menjadi politik transaksional, bukan politik berdasarkan hukum. Politik kemudian melahirkan berhala uang. Siapa yang memiliki banyak uang, dapat mengakses kekuasaan tanpa batas. Suara-suara rakyat hanya dinilai sebagai angka-angka saja. Suara rakyat tidak lagi menjadi sesuatu yang hidup yang mesti dipenuhi dan disejahterakan, tapi menjelma menjadi rupiah.

Sistem politik yang mejadikan uang sebagai berhala berimbas pada kinerja pemimpin terpilih. Kandidat terpilih nantinya akan lebih sibuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan saat kampanye. Hal inilah yang kemudian melahirkan pemimpin korup. Pemimpin terpilih juga lebih sibuk mengurusi bagaimana mengembalikan uang pinjaman yang dipinjam saat kampanye.

Pemimpin terpilih juga akan sibuk mengurusi para pengusaha yang menjadi pendonor saat kampanye. Berbagai proyek di pemerintahan menjadi korban proses politik. Tender kemudian dimonopoli. Tender yang terbuka dengan pertimbangan kualitas perusahaan, hanya menjadi akal-akalan saja.

Politik menjadi panglima. Memimpin segala sendi kehidupan. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya bahkan masuk ke ranah pendidikan.

Setelah Pilwali Makassar berlangsung, keramaian dan kegaduhan politik perlahan dilupakan. Kandidat, tim sukses, pemilih, partai politik juga perlahan-lahan tak lagi membicarakan urusan politik. Seakan-akan semuanya pulang berduyun-duyun setelah pasar malam telah selesai dengan berbagai hiburannya. Kandidat telah mendapatkan keuntungan, dan pembeli telah mendapatkan kepuasan.

Pilwali Makassar memang bukan pasar malam, tapi berbagai kesamaan dapat kita temui, diantaranya Jika pasar malam diramaikan dengan berbagai tawaran hiburan, Pilwali menawarkan berbagai janji dan harapan. Jika pasar malam diramaikan dengan banyaknya pengunjung, Pilwali diramaikan dengan banyaknya kandidat yang siap memenuhi kebutuhan para pemilih.

Kita tidak berharap Pilwali Makassar seperti pasar malam. Ketika acara selesai, pemilih berduyun-duyun pulang, dan kandidat berduyun-berduyun pergi meninggalkan konstituen. Janji saat kampanye hanya menjadi kenangan.