PERNIKAHAN POLITIK DAN DINASTI POLITIK

SBY dan Hatta Rajasa menyaksikan perkawinan putra-putri mereka

SEJAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI dan otonomi daerah diberlakukan di Indonesia, oligarki kekuasaan tumbuh subur di beberapa daerah. Para keluarga calon petahana, bupati/walikota, anggota DPR, DPD, dan DPRD ramai-ramai ikut pemilihan legislatif dan ajang pemilihan kepala daerah.

Anak, istri, adik dan kakak para pemegang kekuasaan ikut bertarung dalam arena politik. Jabatan politik seakan menjadi jabatan keluarga yang diserahkan oleh kepala keluarga. Tanpa mempertimbangkan rakyat sebagai penentu kemenangan.

Oligarki Kekuasaan banyak melahirkan dinasti politik. Politik dinasti yang berlangsung di beberapa daerah pun menjadi salah satu persoalan serius dalam membangun konsolidasi demokrasi di tanah air.

Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2013 mencatat, sejak otonomi daerah diberlakukan, terdapat 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia. Dari 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarganya dalam pesta demokrasi, hanya 17 diantaranya kalah di pertarungan politik. Selebihnya, menjadi pemenang mengganti kekuasaan keluarganya.

Di banyak daerah di Indonesia, dinasti politik semakin menunjukkan eksistensinya. Apalagi mengingat (menurut beberapa pengamat) tahun 2013-2014 adalah tahun politik. Dibanyak provinsi, terdapat keluarga gubernur yang memiliki garis keturunan secara horizontal maupun vertical memiliki saudara bupati, anggota DPRD, dan DPR RI.

Dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia lebih mudah diidentifikasi dengan melihat latar belakang keluarga dari bupati/walikota, anggota DPR, dan DPRD. Tapi, dinasti politik yang jarang menjadi perhatian publik adalah hubungan keluarga dari para pegawai pemerintahan dengan kepala daerah.

Politik kekeluargaan melahirkan beberapa efek negative bagi tumbuh kembangnya demokrasi. Diantaranya elit politik hanya diduduki oleh kalangan tertentu saja yang berasal dari keluarganya, sehingga tertutup jalan bagi masyarakat luas dalam terlibat dalam panggung politik papan atas.

Kedua, menguatnya dinasti dan dominasi keluarga dalam pemerintahan juga akan berimbas pada efektifitas kinerja pemerintahan. Disebabkan karena terjadi negosiasi yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Tawar-menawar proyek menjadi hal yang wajar dalam tender proyek pemerintahan.

Ketiga, dinasti politik yang semakin menguat menyebabkan pula terjadinya sistem perekrutan tertutup baik dalam hal penerimaan pegawai maupun penentuan calon legislatif dan kepala daerah melalui partai politik. Yang terjadi adalah perekrutan dinilai melalui kedekatan bukan dengan kualitas. Hal ini berimbas pada pelayanan pemerintahan yang tidak melayani, tapi dilayani.

Keempat, terjadinya privatisasi sumberdaya ekonomi untuk kepentingan keluarga. Padahal, arena politik merupakan arena terbuka bagi publik. Tidak terkecuali dalam mengelola sumber-sumberdaya alam yang mestinya dikelola untuk kepentingan publik. Dengan begitu, sumberdaya alam akan dikuasai oleh segelintir orang saja yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan.

Kita mestinya belajar dari pemerintahan orde baru yang sedikit banyak telah memberikan pelajaran berharga mengenai dinasti politik  dan politik golongan yang diterapkan soeharto. Dinasti politik pada orde baru adalah bukti suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme jika dinasti politik menguat.

Pernikahan Politik

Salah satu upaya membangun dinasti politik adalah dengan mengikat hubungan keluarga melalui pernikahan/perkawinan. Pernikahan Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhi Baskoro dengan putri Hatta Rajasa, Siti Ruby Aliya Rajasa, menurut beberapa pengamat merupakan pernikahan politik untuk membangun koalisi dua partai biru yakni Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

Dalam bahasa Inggris, perkawinan yang dilakukan untuk mencapai tujuan strategis tertentu di luar alas an cinta disebut marriage of convenience atau marriage of state. Dalam mitologi Yunani, Helen dari Troy yang ‘dipaksa’ ayahnya, raja Sparta Tyndareus, agar menikah dengan Menelaus (saudara Raja Agamemnon) adalah contoh “pernikahan politik”.

Dalam sejarah nusantara, rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan putri Raja Galuh, Dyah Pitaloka, adalah contoh lain “perkawinan politik”, meski akhirnya gagal karena perang Bubat.

Apakah pernikahan anak pejabat di beberapa daerah merupakan pernikahan politik? Kita tak bisa mengadili motif seseorang menikah, apalagi masuk urusan yang kategori privat. Tapi dalam diskusi politik ,pernikahan politik bisa menjadi diskursus untuk bisa menilai realitas politik.

Perkawinan politik antara dua tokoh politik nasional merupakan bagian dari koalisi non-partai yang dibangun, atau untuk semakin menguatkan dinasti politik dalam mendominasi kursi kekuasaan. Perkawinan politik kini menjadi trend dalam membangun kekuatan politik bagi para pejabat di daerah. misalnya, beberapa kepala daerah menikahkan anaknya dengan anak pejabat di daerah lain.

Rencana pernikahan antara dua anak pejabat di Sulsel belum lama ini ramai diperbincangkan. Yakni pernikahan antara putra Gubernur Sulawesi Selatan, Kemal Redindo dengan putri Kepala Dinas Pertanian, Rizka L Halide. Pada saat yang bersamaan, juga menjadi perbincangan rencana pernikahan antara dua anak pejabat yang juga memiliki jabatan penting di Sulawesi selatan yakni putri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Qanisah Amaliah dengan putra Bupati Barru, Andi Mirza Riogi.

Perkawinan dua anak pejabat bisa diartikan sebagai bertemunya dua kekuatan politik besar untuk mendulang kekuatan yang lebih besar dalam arena politik seperti pemilihan kepala daerah dan legislatif.

Pernikahan dua anak pejabat bisa jadi merupakan perkawinan yang di dasarkan atas kepentingan politik. Sehingga arena politik terbuka dapat dibawa ke arena yang lebih kecil yakni keluarga. Maraknya perkawinan politik di beberapa daerah semakin mempertegas dinasti politik semakin menguat di negeri ini.

Bergabungnya dua kekuatan politik melalui hubungan kekeluargaan yang terjalin melalui perkawinan, mengakibatkan sirkulasi elit politik hanya di kuasai oleh kelompok tertentu saja. Jika hal ini yang terjadi, maka demokrasi sebagai jalan untuk mensejahteraan seluruh rakyat, hanya mensejahterakan sebagian masyarakat saja yang dibangun melalui dinasti politik.

KESEMRAWUTAN UN; WAJAH BURUK PENDIDIKAN NASIONAL

Seorang Siswa Sedang Mengikuti Ujian Nasional

PENUNDAAN UJIAN NASIONAL di 11 provinsi membuat masyarakat kembali terperangah menyoal sistem pendidikan nasional. Alasan keterlambatan dikarenakan kertas ujian belum selesai dicetak. Bahkan penundaan ini berlangsung hingga tiga kali, yang target pelaksanaannya serentak pada 15 April 2013 tertunda hingga 18 April 2013.

Sejak 2005, Ujian Nasional (UN) menjadi perdebatan panjang apakah perlu atau tidak menggelar ujian nasional sebagai barometer kelayakan lulus tidaknya siswa. Suara-suara protes menolak ujian nasional pun hilang bersama angin, dan hingga saat ini ujian nasional tetap berjalan dengan sekelumit persoalannya di masa lalu hingga saat ini.

Melalui ujian nasional keberhasilan lembaga pendidikan diukur dari angka kelulusan siswanya. Dengan format pendidikan seperti ini, ujian nasional menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa melalu format pilihan ganda. Melalui model seperti ini, perjuangan siswa belajar selama bertahun-tahun hanya dinilai dalam beberapa hari saja.

Dengan demikian, sistem pendidikan nasional diarahkan pada bagaimana kemampuan siswa menghapal teks buku. Sudah menjadi rahasia umum, mendekati pelaksanaan ujian nasional di tingkat SD, SMP dan SMA, seluruh sekolah kemudian berlomba-lomba menggelar les privat bagi siswanya di luar jam pelajaran sekolah. Akibatnya generasi muda terpelajar Indonesia hanya diarah untuk menjadi generasi penghapal saja.

Padahal jika merujuk pada substansi pendidikan, sebaiknya pendidikan diarahkan pada bagaimana kemampuan bernalar dan berpikir kompleks, rasa ingin tahu, sikap kritis, sikap kreatif, kejujuran, sikap adil dan kemampuan siswa berkomunikasi. Tidak diarahkan menjadi penghapal teks-teks buku saja.

Persoalan lain yang menjadi sorotan bagi ujian nasional adalah terciptanya iklim kompetisi yang tidak sehat dalam pendidikan untuk mencapai tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan. Menjelang ujian guru lebih sibuk daripada siswa dalam menghadapi ujian nasional. Hal ini disebabkan sekolah berlomba-lomba menjadi sekolah unggulan dengan angka kelulusan tertinggi. Guru kemudian disibukkan mencari kunci jawaban buat siswanya.

kesenjangan pendidikan antara daerah dan kota pun semakin tajam. Padahal kualitas tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan di desa dan kota sangat kontras. Format soal ujian nasional yang seragam untuk seluruh satuan pendidikan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan pendidikan yang dilakukan pemerintah terhadap sekolah yang berada di pelosok dengan berbagai keterbatasan.

Melalui ujian nasional berbagai kepentingan juga dapat dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dengan jual-beli kunci jawaban. Bocornya soal ujian terus menjadi pekerjaan rumah dari tahun-ketahun yang belum terselesaikan. Hingga penggunaan joki dalam ujian nasional. Hal ini semakin mempertegas bahwa pendidikan yang tak melihat sekat-sekat dalam masyarakat atau kelas-kelas antara si kaya dan miskin tak mungkin bisa dihilangkan.

Sekelumit persoalan ujian nasional yang merupakan potret bobroknya sistem pendidikan, perlu segera mungkin dibenahi melalui perumusan kurikulum baru yang lebih mengutamakan kemampuan berpikir kompleks, analisis, kreatif dan berbudi pekerti harus segera dilaksanakan. Hal ini untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan yang semakin banyak mendapatkan tantangan.

Era smartphone

Kemajuan teknologi sangat mendukung kemajuan pendidikan di beberapa Negara. Amerika Serikat sebagai negera maju telah mengembangkan sistem pendidikan berbasis teknologi. Era digital saat ini dalam bentuk smartphone telah menjadi jendela untuk memahami dunia beserta isinya. Teks book mulai ditinggalkan di negara adidaya itu.

Jejaring sosial seperti facebook dan twitter, telah menjadi alat komunikasi penyebaran informassi paling efektif saat ini. Mesin pencari di dunia maya seperti Google, Wikipedia, dan Yahoo telah menjadi alat tercanggih yang mengetahui informasi apapun yang dibutuhkan.

Pemanfaatan teknologi sebagai pendukung kemajuan pendidikan sudah harus dipikirkan oleh pemerintah. Di tengah maraknya pelajar menjadikan smartphone sebagai media komunikasi pertemanan, pemerintah tak boleh ketinggalan dan memanfaatkannya untuk kemajuan pendidikan.

Pendidikan yang manusiawi

Ujian nasional seharusnya tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa, tapi dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan siswa dan untuk mengetahui standar pendidikan daerah. Melalui ujian nasional pemerintah pusat dapat mengevaluasi kinerja satuan pendidikan di tingkat daerah dan menjadikan ujian nasional sebagai jalan untuk membenahi fasilitas sekolah di daerah yang belum memadai.

Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional 

Arah pendidikan yang tak sekedar menjadikan generasi muda Indonesia sebagai generasi penghapal dan tak mampu bersaing dengan pelajar di dunia ditegaskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Suwardi Surjaningrat atau biasa disebut Ki Hajar Dewantara. Semangat Taman Siswa yang diusung pendiri Taman Siswa ini mesti menjadi roh pendidikan Indonesia.

Menurut Ki Hajar pendidikan seharus diarahkan untuk kepentingan bangsa. Proses pendidikan tidak hanya menjadi proses kuantifikasi saja, tapi merupakan proses memanusiakan manusia (humanisasi). Kaum terpelajar mesti terlibat memikirkan persoalan-persoalan kebangsaan yang menjadi tantangan kekinian dan di masa akan datang.

Sistem pengajaran pendidikan yang menempatkan siswa sebagai objek pendidikan yang tak mengetahui apa-apa harus dibuang jauh-jauh. Dalam proses tersebut, tak jarang siswa mendapatkan tekanan dan paksaan secara psikologis dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Termasuk keterpaksaan secara maraton mengikuti les privat menjelang ujian nasional.

Konsep pendidikan Paulo Freire, pemikir pendidikan dunia (Pedagogy of Oppressed, 1970), dapat menjadi acuan dalam merumuskan kurikulum pendidikan nasional yang memiliki semangat pembebasan. Freire menilai pendidikan seharusnya membebaskan dengan membangun kesadaran kritis siswa untuk memahami setiap persoalan di lingkungannya (masyarakat), sehingga pendidikan menjadikan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Pendidikan tidak boleh menjadi menara gading di tengah kesusahan hidup masyarakat.

Paulo Freire, Pemikir Pendidikan Dunia

Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh nasional dan Paulo Freire selaku tokoh pemikir pendidikan dunia, mesti menjadi inspirasi bagi pemerintah dalam me-rumuskan arah pendidikan nasional. Pendidikan yang mengutamakan analisis, kreativitas, kepekaan sosial, sikap adil, budi pekerti, kejujuran, dan berpikir kompleks sehingga generasi muda bangsa tidak hanya menjadi generasi penghapal di tengah kesemrawutan pendidikan nasional.

EKONOMI LIBERAL DAN KEHANCURAN LINGKUNGAN

SISTEM EKONOMI LIBERAL yang banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang yang mengutamakan logika kompetisi dan pertumbuhan menjadi penyebab kerusakan alam. Ekonomi liberal dikenalkan Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya ‘The Wealth of Nation’ (1776). Smith mengatakan pasar yang baik adalah pasar yang dibentuk oleh kompetisi antara penawaran dan permintaan. Negara tidak boleh mengintervensi pasar dalam bentuk apapun agar tercipta harga yang wajar sebagai wujud keseimbangan dari kompetisi bebas antara kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan.

Pasar digerakkan oleh kekuatan tersembunyi yang disebut Adam Smith sebagai invisible hand (tangan-tangan tersembunyi) yang akan menyeimbangkan antara supply dan demand. Peran Negara dianggap justru akan mengganggu terciptanya efisiensi produksi dan distribusi yang seharusnya terjadi karena dorongan untuk memenuhi peningkatan permintaan.

Olehnya itu, sistem ekonomi liberal mengharuskan ekploitasi alam secara massif dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal yang berdampak pada kerusakan alam. Hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga kelestarian alam. Hal inilah yang mendasari berbagai kerusakan alam yang  mengakibatkan pemanasan global. Masyarakat kemudian tersadar saat berbagai bencana alam terjadi di beberapa negara. Akibat dampak yang ditimbulkan, muncullah kesadaran akan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Gerakan lingkungan

Isu pemanasan global/perubahan iklim pun menjadi isu bersama yang tak mengenal usia. Mulai dari para pemikir, pekerja lingkungan, pengusaha, dan organisasi berkelas PBB juga ikut ambil pusing. Bahkan anak-anak pun pro-aktif mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian alam untuk masa depan dari generasi ke generasi.

Menyikapi dampak serius dari pemanasan global, berbagai upaya pun digelar untuk menjawab persoalan lingkungan. Di Indonesia, beberapa tahun lalu ribuan pemuda berkumpul dalam Konferensi anak dan pemuda Internasional Tunza di Bandung pada 2011 membahas pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Bahkan beberapa Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar berkali-kali konferensi hingga konferensi ke-18 yakni United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Qatar, Doha Tahun 2012. Konferensi ini merupakan yang ke-8 Meeting Of the Parties (CMP) sejak Protokol Kyoto disahkan pada 1997.

Konferensi yang fokus membahas adaptasi, keuangan, mitigasi, teknologi, serta kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pemanasan global menghasilkan dokumen kolektif yang bernama ‘The Doha Climate Gateway’. Dokumen ini berisi perpanjangan masa berlaku Protokol Kyoto hingga tahun 2020, membatasi emisi karbon dioksida (CO2) global dalam skopnya hanya 15 persen karena kurangnya partisipasi Kanada, Jepang, Rusia, Belarus, Ukraina, Selandia Baru dan Amerika Serikat.

Selain itu, fakta bahwa negara-negara berkembang seperti RRC (emitor terbesar di dunia), India dan Brazil juga tidak tunduk pada pengurangan emisi di bawah ketentuan Protokol Kyoto. Dan, yang terakhir adalah konsep "kerugian dan kerusakan" (loss and damage) diresmikan untuk pertama kalinya dalam dokumen konferensi.

Selain UNFCCC, para aktivis lingkungan pun ikut mengambil peran melalui koalisi yang terdiri dari tiga puluh organisasi masyarakat sipil Indonesia. Dengan menyelenggarakan serangkaian acara di dalam dan di luar negosiasi PBB bagi peserta nasional dan internasional dengan judul Civil Society Forum. Mereka diantaranya adalah WALHI, Sawitwatch, AMAN, Greenpeace Asia Tenggara, Telapak, ICEL, JATAM, WWF, Raca Institute, FWI dan Solidaritas Perempuan.

Kelompok ini menghasilkan jaringan baru yaitu Climate Justice Now. Para aktivis dari seluruh penjuru dunia setuju untuk saling bertukar informasi dan bekerjasama dengan tujuan mengintensifkan aksi untuk mencegah dan menyikapi perubahan iklim, dengan isu keadilan sebagai jantung dari sikap tersebut. Kelompok ini menganggap carbon offset , perdagangan karbon untuk hutan, agrofuel, liberalisasi dan privatisasi perdagangan sebagai pemecahan masalah yang sesat untuk perubahan iklim.

Kelompok aktivis lingkungan ini menuntut diturunkannya konsumsi energi, transfer finansial, meninggalkan bahan bakar fosil dan berinvestasi dalam bidang energi yang efisien dan tepat, serta energi terbarukan yang aman, bersih dan diprakarsai masyarakat.

Selain itu, kelompok ini juga menginginkan diwujudkannya konservasi sumberdaya alam berbasis hak yang mendorong hak atas tanah adat dan mempromosikan kedaulatan penduduk atas energi, hutan, tanah dan air. Dan yang terakhir, pertanian keluarga yang lestari serta kedaulatan pangan bagi penduduk.

Dari berbagai upaya yang dilakukan melalui berbagai pertemuan, tak banyak memberi harapan bagi perbaikan lingkungan. Hanya menjadi ajang pertarungan kepentingan ekonomi beberapa Negara dan kelompok. Pemanasan global tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan saja, tapi juga efeknya berujung pada tragedi kemanusiaan berupa krisis pangan akibat ketidakpastian iklim.

Kecerdasan lingkungan

Mencari jalan untuk mengurangi pemanasan global, tidak cukup jika hanya dengan memaksa setiap orang mematuhi aturan. Tapi, harus didukung oleh kecerdasan lingkungan sebagai bentuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai satu kesatuan hidup.

Pentingnya membangun kecerdasan lingkungan berawal dari sebuah gagasan besar John Sterman, pengajar ilmu sistem dinamika di Pasca Sarjana Sloan School of Managemen di Massachusetts Institute of Technologi (MIT) tentang kecerdasan lingkungan. Menurut Sterman, terdapat kesalahan mendasar manusia yang merintangi upaya perang terhadap pemanasan global. Bukanlah keserakahan, sifat egois, atau sifat buruk lainnya. Akan tetapi, keterbatasan pemahaman. “Masalah penting dan laten mengenai cara berpikir,” kata Sterman.

Yang dimaksud Sterman, kemampuan alam menyerap CO₂ berjalan lambat. Tetumbuhan, lautan, dan bebatuan semuanya membersihkan karbon dioksida di atmosfer. Hal ini diperkuat Ahli klimatologi, David Archer dalam bukunya The Long Thaw yang juga mengakui, proses pembersihan itu berjalan lambat.

Saat ini, 9,1 miliar metrik ton setahun emisi dihasilkan oleh aktivitas manusia. empat perlima dihasilkan dari pembakaran fosil, sisanya dari penebangan hutan dan perubahan dalam pemanfaatan lahan. Sementara itu, alam hanya mampu membersihkan emisi sebanyak 5 miliar metrik kubik per tahun. Pembersihan emisi melalui serapan tumbuhan dan tanah sebesar 30 persen, lautan 25 persen, dan diserap oleh sedimen serta bebatuan kurang dari 1 persen.

Pada 2010 kadar CO2 di atmosfer adalah 385 ppm dan meningkat 2 atau 3 ppm setiap tahun. Untuk menghentikan peningkatannya pada kadar 450 ppm, kadar yang dianggap sangat berbahaya oleh banyak ilmuwan, menurut Sterman, dunia harus mengurangi emisi CO2 sekitar 80 persen pada 2050.

Maka dari itu, memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan sebaiknya dilakukan sejak awal. Mulai dari sekarang. Karena proses alam membersihkan emisi sangat lambat, dibandingkan produksi emisi begitu cepat yang dihasilkan oleh manusia dan industri. Upaya alam membersihkan emisi mesti didukung oleh tindakan untuk menekan jumlah emisi.

Saat ini, aksi nyata gerakan lingkungan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan bumi. Pandangan ekonomi liberal yang hanya mengekploitasi alam untuk keuntungan ekonomi harus ditinjau ulang. Paradigma yang menganggap alam terpisah dari kehidupan manusia, dan alam sebagai tempat mendapatkan keuntungan ekonomi dengan eksploitasi alam secara besar-besaran sudah harus dibuang jauh-jauh. Saatnya manusia memahami alam dan dirinya sebagai satuan kesatuan yang tak terpisahkan.