Menakar Adipura di Kota Sampah

Kota Makassar akhirnya meraih piala Adipura setelah 15 tahun menunggu. Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, menerima langsung piala dalam kategori kota metropolitan, yang bersih, hijau, dan sehat pada 10 Juni 2013 di Jakarta. Setelah tiba di Makassar, piala ini kemudian diarak keliling kota selama bebeapa hari. Masyarakat Makassar kemudian di‘paksa’ menyambut ‘prestasi’ ini dengan memenuhi badan jalan dengan sorak-sorai penuh gembira.

Euforia sebagian warga Makassar menyambut kedatangan piala Adipura di beberapa kecamatan menelisik kondisi kota Makassar saat ini. Di tengah berbagai persoalan yang mendera Makassar seperti banjir, macet, sampah, dan kemiskinan, piala Adipura justru semakin mencoreng rasa keadilan warga Makassar mengenai kebersihan kota.

Saat ini, mungkin piala Adipura menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah kota Makassar yang telah mengklaim berhasil menjaga kebersihan. Tapi, tidak bagi sebagian besar warga Makassar yang pemukimannya masih dipenuhi sampah yang  berserakan dan tidak memiliki tempat sampah atau kontainer sampah.

Tidak hanya itu, piala Adipura yang diraih saat ini sangat kontradiksi dengan kondisi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar yang mengeluhkan kurangnya armada pengangkut sampah. Akibat kekurangan mobil angkutan sampah, tak jarang kita menemui banyak sampah berserakan di kota ‘Daeng’ ini yang tidak tertampung di tempat sampah dan tidak diangkut ke pembuangan akhir sampah.

Kota sampah

Berdasarkan hasil survey Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC) yang dilakukan pada April 2013, harapan warga Makassar tentang persoalan kota yang paling mendesak untuk ditangani segera oleh pemerintah adalah sampah (26.08 %). Persoalan kota lainnya yang juga mendesak untuk dibenahi adalah banjir, dan kemiskinan (17.60 %), serta macet (13 78 %). Hal ini sangat bertentangan dengan kehadiran piala Adipura.

Hasil penelitian ini mestinya menjadi alat untuk mengukur kinerja pemerintahan dalam menciptakan kebersihan kota. Harapan warga adalah wujud persoalan dan kegelisahan yang mendera keseharian warga Makassar. Rekaman opini publik ini juga menjadi bukti bahwa sampah menjadi persoalan serius yang dihadapi warga Makassar sehari-hari. Khususnya di sebagian besar kecamatan di Makassar. Utamanya sampah yang menumpuk di kanal, selokan, dan di perumahan-perumahan warga yang tidak memiliki tempat sampah.

Piala Adipura juga tidak sejalan dengan fakta bahwa dengan jumlah penduduk Makassar yang mencapai 1,4 juta jiwa, warga Makassar memproduksi 570 ton sampah per hari. Sementara Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar hanya mampu mengangkut 400 ton lebih per hari ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Selebihnya dibiarkan bertebaran di jalan, selokan dan kanal.

Persolaan lain yang juga mempertanyakan kehadiran piala Adipura adalah kurangnya armada pengangkut sampah yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar. Yang dimiliki saat ini hanya 151 armada dan 200 kontainer. Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, mengakui Makassar kekurangan armada pengangkut sampah. Idealnya Makassar seharusnya memiliki armada pengangkut sampah 200 unit. Berarti Makassar masih kekurangan 50 lebih armada angkutan sampah. (Baca: Tribun Timur (10/6)).

Selain persoalan armada angkutan dan kontainer sampah, Pemerintah Kota Makassar juga kesulitan mencari lahan TPA sampah. Lahan TPA sampah bertempat di wilayah Tamangapa, Kecamatan Manggala yang seluas 14,3 hektare, saat ini sudah tak mampu lagi menampung jumlah sampah warga Makassar yang terus bertambah setiap harinya. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk Makassar.

Dengan jumlah penduduk Makassar saat ini mencapai 1,4 juta jiwa, warga Makassar menghasilkan 3.800 meter kubik per hari. Sementara itu, kapasitas TPA Tamangapa hanya mampu menampung sampah 2.800 meter kubik per hari dengan luas lahan 14,3 hektare. Berarti ada 1.000 meter kubik perhari sampah yang tidak tertampung. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah serius Pemerintah Kota Makassar. Bisa dibayangkan jika dalam sebulan tidak terangkut, maka bukan tidak mungkin Makassar akan menjadi kota sampah. Kota yang menggiring warganya menuju kematian dengan berbagai penyakit. Jangan pernah berharap memimpikan masyarakat yang sehat jika kota dipenuhi dengan sampah.

Lebih parahnya lagi, salah satu ikon Kota Makassar yang kerap mejadi pusat destinasi warga Makassar dan wisatawan asing juga menjadi tempat pembuangan sampah warga.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar menggerakkan birokrasi dalam memberantas sampah. Mulai dari menghilangkan kegiatan senam pagi setiap hari Jumat yang kemudian berganti menjadi kerja bakti, hingga memberikan sanksi tegas bagi warga yang membuang sampah di sembarang tempat. Dendanya hingga 50 juta rupiah. Mengacu pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011.

Berbagai fakta yang ditemukan di lapangan menelisik hati warga Makassar mengenai piala Adipura yang kini diraih Makassar. Mengingat kondisi Makassar yang sebentar lagi menjadi kota sampah. Piala Adipura yang terus dibangga-banggakan oleh pemerintah justru akan mengusik rasa keadilan masyarakat yang belum terpenuhi, yakni tinggal di kota yang bersih, nyaman dan sehat. Apalagi retribusi sampah terus dipungut dari warga.

Pertunjukan sirkus

Arak-arakan piala Adipura merupakan tindakan berlebihan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Aksi pamer di tengah kekotoran kota justru membuat masyarakat semakin antipati terhadap Pemerintah. Keberhasilan pemerintah saat ini hanya berdasarkan pada seberapa banyak penghargaan yang diraih, bukan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Mental pemimpin seperti inilah yang kemudian melahirkan pemerintah yang ingin dilayani, bukan melayani.

Iring-iringan piala Adipura di sepanjang jalan kota Makassar juga telah mengekploitasi para guru dan siswa. Para guru dan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di‘paksa’ bergembira menyambut penghargaan yang tak sepantasnya didapatkan dengan kondisi Makassar saat ini. Euforia piala Adipura ibarat pertunjukan sirkus yang sangat membutuhkan kegembiraan dan tepuk tangan penonton.

Membaca 10 Calon Walikota Makassar

Kini kandidat Walikota Makassar mengerucut menjadi sepuluh pasangan. Kesepuluh kandidat yang telah resmi mendaftar di KPU melalui partai politik adalah Supomo Guntur-Kadir Halik, Danny Pomanto-Syamsu Rizal, Apiaty Amin Syam-Zulkifli Gani Ottoh, Tamsil Linrung-Das’ad Latief, Adil Patu-Isradi Zainal dan Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah.

 

Sementara kandidat yang menempuh jalur independen yakni Rusdin Abdullah-Idris Patarai, St. Muhyina Muin-Syaiful Saleh, Erwin Kallo-Hasbi Ali dan Herman Handoko-Latif Bafadhal.

 

Ketidakhadiran incumbent menjadi salah satu faktor banyaknya kandidat yang hadir. Hal ini diperkuat dengan hasil survey IDEC pada April 2013, tak satupun elektabilitas kandidat yang mencapai angka 30 persen sehingga pertarungan lebih terbuka bagi pendatang baru sekalipun.

 

Panggung Belakang (back stage)

Pilwali Makassar memang menyisakan banyak pertanyaan dibenak pemilih mengenai kandidat yang akan bertarung. Olehnya itu, ada baiknya teori Dramaturgy, Erving Goffman kita pinjam untuk melihat panggung belakang (back stage) setiap kandidat.

 

Goffman memandang dunia sebagai sebuah arena pertunjukan. Pilwali Makassar seperti halnya arena pertunjukan yang memiliki cerita dan desain sebelum pertunjukan dimulai. Cerita ini dibuat dan ditata sedemikian rupa di tempat yang tak nampak di arena pertunjukan. Inilah yang menurut Goffman, panggung belakang Pilwali Makassar.

 

Kehadiran berbagai calon yang sebelumnya tak diprediksi sebagian kalangan, seperti Irman Yasin Limpo membuat konstalasi politik Makassar berubah drastis. Bukan saja di tingkat elit partai politik, tapi juga di basis pemilih.

 

Kehadiran Irman, yang akrab disapa None, justru tidak menguntungkan pasangan yang diusung partai Golkar yakni Supomo Guntur–Kadir Halid. Apalagi Syahrul Yasin Limpo selaku ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan telah menyatakan dukungan keluarganya kepada None yang merupakan adik kandungnya.

 

Keputusan DPP Partai Golkar yang menetapkan Kadir Halik sebagai pasangan Supomo Guntur dinilai banyak kalangan sebagai pemicu pecahnya suara Golkar. Perpecahan tampak saat deklarasi pasangan Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah dan Supomo Guntur-Kadir Halik yang digelar pada saat yang bersamaan. Kehadiran beberapa elit partai Golkar pada deklarasi yang dikenal dengan pasangan Noah mengindikasikan terpecahnya kader Golkar. Apalagi Irman adalah tokoh sentral yang memenangkan Syahrul Yasin Limpo Pada Pilgub 2013 melalui tim pemenangannya Kapal Induk dan Sampan Induk, serta organisasi kemasyarakatan FKPSM.

 

Pasangan lain yang tidak diuntungkan dari kehadiran pasangan Noah adalah Kandidat Rusdin Abdullah (Rudal)-Idris Patarai. Pasangan ini memang jauh hari telah bekerja di tingkat kelurahan, RW dan RT untuk menggalang dukungan. Berdasarkan hasil Survey IDEC, elektabilitas Rudal berada pada posisi kedua setelah Supomo Guntur. Hal ini menunjukkan kemampuan penetrasi tim sukses Rudal cukup efektif.

Hadirnya beberapa tokoh berpengaruh di Sulsel yakni, Syahrul, Yasin Limpo, Ilham Arief Sirajuddin, dan Nurdin Halik yang berada di belakang beberapa kandidat menjadi bukti bahwa pertarungan Pilwali Makassar adalah pertarungan elit politik Sulsel. Hal ini juga semakin menegaskan dominasi raja-raja kecil di daerah semakin menguat. Dengan demikian, Pilwali Makassar hanya menjadi arena memperbesar dan mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya para elit politik.

Dukungan suara Rudal juga datang dari pasangannya, Idris Patarai yang didukung salah satu tim pemenangan Syahrul pada Pilgub 2013 yakni Kapal Induk. Idris Patarai adalah Ketua Kapal Induk Makassar pada Pilgub 2013 di bawah kendali None. Dukungan Rudal-Idris Patarai bisa saja terbagi, karena simpatisan Syahrul di Kapal Induk mungkin saja akan mengalihkan dukungannya ke pasangan Noah setelah kepastian maju melalui deklarasi.

 

Kehadiran pendatang baru lainnya yakni Danny Pomanto-Syamsu Rizal juga tak bisa disepelekan. Apalagi pasangan yang dikenal dengan ‘DiA’ ini telah resmi mendapatkan dukungan partai Demokrat dan Ilham Arief Sirajuddin (Walikota Makassar). Perlu dicatat, pada Pilgub 2013, Ilham melalui Demokrat berhasil memenangkan suara di Makassar dengan angka 50.2 persen. Walaupun hanya berbeda 5.1 persen dengan suara Syahrul yakni 45.1 persen (sumber: LSI).

 

Pasangan lainnya adalah Muhyina Muin dan Syaiful Saleh juga patut diperhitungkan. disebabkan karena pasangan ini dikenal memiliki modal yang cukup besar. Selain itu, Syaiful Saleh merupakan salah satu tokoh senior organisasi Islam di Sulsel, yakni Muhammadiyahyang memiliki pemilih ideologis yang cukup besar di Makassar. Jika Syaiful Saleh memaksimalkan posisinya, maka bukan tidak mungkin suara pasangan dengan tagline ‘Makassar Bergerak’ ini akan mendulang kemenangan.

 

Pertarungan Godfather

Kehadiran tokoh besar di panggung belakang kandidat Pilwali Makassar tidak lepas dari pertarungan merebut kekuasaan di Makassar. Penetapan Kadir Halik sebagai pasangan Supomo tidak bisa dipisahkan dengan Nurdin Halik selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Pemenangan Sulawesi DPP Golkar. Kadir merupakan adik kandung Nurdin Halik. Nurdin dikenal sebagai tokoh Golkar senior yang memiliki pengaruh dalam kancah perpolitikan nasional.

 

Kandidat yang populer dengan nama pasangan DiA juga tidak lepas dari bayang-bayang Ilham Arief Sirajuddin selaku Walikota Makassar 2 periode. Ilham tentunya belajar pada Pilgub 2013 dengan mendukung pasangan DiA sebagai satu-satunya kandidat yang mampu menjaga pengaruhnya di Makassar selama 10 tahun terakhir.

 

Syahrul Yasin Limpo juga telah membuktikan pengaruhnya yang luas di Makassar pada Pilgub 2013 lalu. Dukungan syahrul terhadap pasangan Noah tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Sosok Irman yang dikenal dekat dengan banyak orang dan bermasyarakat serta memiliki ide brilian bisa menjadi ancaman serius bagi semua kandidat.

 

Kandidat lainnya usungan partai Keadilian Sejahtera, Tamsil Linrung-Das’ad Latief tak bisa dianggap remeh. Loyalitas kader PKS yang juga tak sedikit jumlahnya bisa mengantar pasangan ini memenangkan Pilwali Makassar. Apalagi menjelang bulan Ramadan, pasangan ustaz ini mungkin menjadikan momentum tersebut sebagai ajang mendekati pemilih melalui kegiatan keagamaan.

 

Jokowi dan Kritik Pemilih 2014

Menanti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, berarti menunggu sosok  pemimpin yang mampu membawa perubahan. Perubahan yang tidak hanya berakhir di ujung bibir saja, tapi menjelma menjadi tindakan yang konkret. Memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia tidak cukup dengan lisan saja.

Menjadi presiden memang tidak seperti menjadi bupati/walikota dan gubernur. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, tingkat keterkenalan membumi, dan disertai dengan gagasan-gagasan yang tidak biasa. Olehnya itu, menanti presiden 2014, berarti menanti seseorang yang luarbiasa dalam segala hal.

Di tengah keterpurukan Indonesia dengan berbagai persoalan merupakan jalan terjal bagi seseorang untuk melancong menjadi RI 1. Sebut saja pekerjaan rumah yang menanti segera diselesaikan diantaranya, korupsi, kekerasan massa, terancamnya kaum minoritas, dan memerangi kemiskinan yang terus terasa, tidak berbanding lurus dengan angka pertumbuhan ekonomi beserta kalkulasi angka kemiskinan yang terus menurun. Belum lagi, tantangan menghadirkan investasi ekonomi untuk menepis jumlah pengangguran yang semakin meresahkan.

Dengan berbagai hiru-pikuk politik tanah air, banyak kalangan yang pesimis Indonesia bisa merangkak dan berdiri sebagai negara berdaulat. Apalagi berharap menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Mungkin mimpi ini harus disimpan dulu. Di balik segala pesimistis terhadap kondisi kebangsaan, harapan kini tumbuh bersama hadirnya sosok pemimpin yang menjadi ekspektasi masyarakat Indonesia. Pemimpin sederhana, sedikit bicara, banyak bekerja, dan yang paling utama adalah memperhatikan hak-hak mayoritas dan minoritas penduduk tanah air. Utamanya rakyat miskin.

Siapakah pemimpin yang ditunggu, dinanti dan diharap?. Berdasarkan hasil survey Center for Strategis and Internasional (CSIS), Joko Widodo alias Jokowi menjadi harapan sekaligus ancaman di Pilpres 2014. Harapan muncul pada kelompok ‘wong cilik’ yang mengalami ketidakpastian hidup. Sementara ancaman tampak bagi wajah-wajah lama calon presiden (Capres) RI seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.

Berdasarkan hasil survey CSIS pada April 2014, menempatkan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi (skenario 7 nama capres) sebagai capres yang banyak dipilih (35,1 persen). Lebih tinggi dari Prabowo Subianto yang menempati urutan kedua (16,3 persen), Aburizal Bakrie (7,4 persen), Megawati (5,9 persen), dan Jusuf Kalla (4,8 persen).

Tiga faktor

Mungkin Jokowi tak pernah berangan-angan apalagi berambisi menjadi presiden pada 2014 nanti. Hal ini terlihat saat sejumlah wartwan meminta tanggapannya terkait hasil survey CSIS. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi dengan tenang menjawab, “Sampai saat ini saya tidak mikir.” Ketika wartawan menanyakan lagi mengenai namanya yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, Jokowi juga memilih “no comment”.

Tapi, fakta di lapangan berbicara lain. Rakyat kemudian melahirkan seseorang pemimpin yang memang berasal dari kebutuhan mereka. Bukan capres yang lahir dari ambisi segelintir elit partai. Hal ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia sebagai bangsa dalam menentukan pemimpinnya. Menentukan capres yang berasal dari keinginan pemilih, bukan atas dasar keputusan partai politik atau keputusan sebagian kecil elit penguasa yang mengangkangi kursi kekuasaan di Senayan.

Keberhasilan Jokowi mendapatkan simpati luas dari masyarakat tidak lepas dari sikap yang ditunjukkan saat memimpin Kota Solo beberapa tahun lalu, dan setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kesederhanaannya mengingatkan kita tentang kondisi yang dialami masyarakat kelas bawah. Belajar merasakan apa yang dialami rakyat dengan blusukan adalah modal awal Jokowi membangun kedekatan dengan pemilih. Merelakan dirinya hidup di dalam kubangan penderitaan rakyat. Turut merasakan apa yang dirasakan masyarakat, dan juga tak takut berada dalam kekumuhan hidup rakyat miskin.

Kedua, Jokowi melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS) menunjukkan sikapnya sebagai pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab antara lisan dan perbuatan. Apa yang dijanjikan saat kampanye di Pemilihan Gubernur Jakarta beberapa bulan lalu dibuktikan melalui keseriusannya menegakkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan bagi warga miskin. Walaupun kebijakannya dinilai sebagian kalangan sebagai pencitraan saja, tapi Jokowi telah berada di hati rakyat Jakarta yang selama ini tak pernah diperhatikan.

Ketiga, setiap perkataan yang dilontarkan Jokowi melalui media massa, ibarat sebuah air yang mengalir dari hulu ke hilir. Tanpa pikir panjang, dan tanpa banyak dipengaruhi oleh teori public speaking, Jokowi berbicara apa adanya di depan publik. Kepolosan dan karakternya dalam berucap mendapatkan simpati dari masyarakat yang dimaknai sebagai sebuah kejujuran. Kepolosan Jokowi sebagai seorang pemimpin ibarat seorang anak yang bertanya kepada ibunya tentang hal-hal baru yang dilihat. Jokowi memang bukan anak-anak, tapi kepolosan anak-anak bisa menjadi alasan menilai kejujuran Jokowi melalui kepolosannya.

Kritik pemilih

Pemimpin bangsa saat ini mesti banyak belajar kepada Jokowi mengenai konsistensi sikap serta keberpihakan pada wong cilik, amanah/tepati janji, dan jujur dalam berucap dan bertindak. Di tengah panggung politik pencitraan yang merebak di sejumlah daerah di tanah air, Jokowi hadir memberikan gaya berpolitik baru yang tidak banyak dilakukan para pemimpin saat ini.

Pilpres 2014 memang masih menyisakan waktu kurang lebih setahun lagi. Tapi gaungnya telah terasa bahkan telah hadir di pelosok nusantara melalui televisi dan alat peraga beberapa capres.

Walaupun Jokowi tak menyebar baligho ataupun spanduk sebagai capres, apalagi membayar stasiun TV nasional untuk mensosialisasikan diri, tapi Jokowi telah hadir sebagai capres 2014 harapan pemilih. Hal ini sekaligus menjadi kritik pemilih terhadap Parpol yang mengusung Capres yang tidak sesuai dengan keinginan pemilih. Jokowi adalah Capres yang lahir dari rahim pemilih, bukan dari sekelompok elit partai politik.