Jokowi dan Kritik Pemilih 2014

Menanti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, berarti menunggu sosok  pemimpin yang mampu membawa perubahan. Perubahan yang tidak hanya berakhir di ujung bibir saja, tapi menjelma menjadi tindakan yang konkret. Memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia tidak cukup dengan lisan saja.

Menjadi presiden memang tidak seperti menjadi bupati/walikota dan gubernur. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, tingkat keterkenalan membumi, dan disertai dengan gagasan-gagasan yang tidak biasa. Olehnya itu, menanti presiden 2014, berarti menanti seseorang yang luarbiasa dalam segala hal.

Di tengah keterpurukan Indonesia dengan berbagai persoalan merupakan jalan terjal bagi seseorang untuk melancong menjadi RI 1. Sebut saja pekerjaan rumah yang menanti segera diselesaikan diantaranya, korupsi, kekerasan massa, terancamnya kaum minoritas, dan memerangi kemiskinan yang terus terasa, tidak berbanding lurus dengan angka pertumbuhan ekonomi beserta kalkulasi angka kemiskinan yang terus menurun. Belum lagi, tantangan menghadirkan investasi ekonomi untuk menepis jumlah pengangguran yang semakin meresahkan.

Dengan berbagai hiru-pikuk politik tanah air, banyak kalangan yang pesimis Indonesia bisa merangkak dan berdiri sebagai negara berdaulat. Apalagi berharap menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Mungkin mimpi ini harus disimpan dulu. Di balik segala pesimistis terhadap kondisi kebangsaan, harapan kini tumbuh bersama hadirnya sosok pemimpin yang menjadi ekspektasi masyarakat Indonesia. Pemimpin sederhana, sedikit bicara, banyak bekerja, dan yang paling utama adalah memperhatikan hak-hak mayoritas dan minoritas penduduk tanah air. Utamanya rakyat miskin.

Siapakah pemimpin yang ditunggu, dinanti dan diharap?. Berdasarkan hasil survey Center for Strategis and Internasional (CSIS), Joko Widodo alias Jokowi menjadi harapan sekaligus ancaman di Pilpres 2014. Harapan muncul pada kelompok ‘wong cilik’ yang mengalami ketidakpastian hidup. Sementara ancaman tampak bagi wajah-wajah lama calon presiden (Capres) RI seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.

Berdasarkan hasil survey CSIS pada April 2014, menempatkan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi (skenario 7 nama capres) sebagai capres yang banyak dipilih (35,1 persen). Lebih tinggi dari Prabowo Subianto yang menempati urutan kedua (16,3 persen), Aburizal Bakrie (7,4 persen), Megawati (5,9 persen), dan Jusuf Kalla (4,8 persen).

Tiga faktor

Mungkin Jokowi tak pernah berangan-angan apalagi berambisi menjadi presiden pada 2014 nanti. Hal ini terlihat saat sejumlah wartwan meminta tanggapannya terkait hasil survey CSIS. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi dengan tenang menjawab, “Sampai saat ini saya tidak mikir.” Ketika wartawan menanyakan lagi mengenai namanya yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, Jokowi juga memilih “no comment”.

Tapi, fakta di lapangan berbicara lain. Rakyat kemudian melahirkan seseorang pemimpin yang memang berasal dari kebutuhan mereka. Bukan capres yang lahir dari ambisi segelintir elit partai. Hal ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia sebagai bangsa dalam menentukan pemimpinnya. Menentukan capres yang berasal dari keinginan pemilih, bukan atas dasar keputusan partai politik atau keputusan sebagian kecil elit penguasa yang mengangkangi kursi kekuasaan di Senayan.

Keberhasilan Jokowi mendapatkan simpati luas dari masyarakat tidak lepas dari sikap yang ditunjukkan saat memimpin Kota Solo beberapa tahun lalu, dan setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kesederhanaannya mengingatkan kita tentang kondisi yang dialami masyarakat kelas bawah. Belajar merasakan apa yang dialami rakyat dengan blusukan adalah modal awal Jokowi membangun kedekatan dengan pemilih. Merelakan dirinya hidup di dalam kubangan penderitaan rakyat. Turut merasakan apa yang dirasakan masyarakat, dan juga tak takut berada dalam kekumuhan hidup rakyat miskin.

Kedua, Jokowi melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS) menunjukkan sikapnya sebagai pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab antara lisan dan perbuatan. Apa yang dijanjikan saat kampanye di Pemilihan Gubernur Jakarta beberapa bulan lalu dibuktikan melalui keseriusannya menegakkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan bagi warga miskin. Walaupun kebijakannya dinilai sebagian kalangan sebagai pencitraan saja, tapi Jokowi telah berada di hati rakyat Jakarta yang selama ini tak pernah diperhatikan.

Ketiga, setiap perkataan yang dilontarkan Jokowi melalui media massa, ibarat sebuah air yang mengalir dari hulu ke hilir. Tanpa pikir panjang, dan tanpa banyak dipengaruhi oleh teori public speaking, Jokowi berbicara apa adanya di depan publik. Kepolosan dan karakternya dalam berucap mendapatkan simpati dari masyarakat yang dimaknai sebagai sebuah kejujuran. Kepolosan Jokowi sebagai seorang pemimpin ibarat seorang anak yang bertanya kepada ibunya tentang hal-hal baru yang dilihat. Jokowi memang bukan anak-anak, tapi kepolosan anak-anak bisa menjadi alasan menilai kejujuran Jokowi melalui kepolosannya.

Kritik pemilih

Pemimpin bangsa saat ini mesti banyak belajar kepada Jokowi mengenai konsistensi sikap serta keberpihakan pada wong cilik, amanah/tepati janji, dan jujur dalam berucap dan bertindak. Di tengah panggung politik pencitraan yang merebak di sejumlah daerah di tanah air, Jokowi hadir memberikan gaya berpolitik baru yang tidak banyak dilakukan para pemimpin saat ini.

Pilpres 2014 memang masih menyisakan waktu kurang lebih setahun lagi. Tapi gaungnya telah terasa bahkan telah hadir di pelosok nusantara melalui televisi dan alat peraga beberapa capres.

Walaupun Jokowi tak menyebar baligho ataupun spanduk sebagai capres, apalagi membayar stasiun TV nasional untuk mensosialisasikan diri, tapi Jokowi telah hadir sebagai capres 2014 harapan pemilih. Hal ini sekaligus menjadi kritik pemilih terhadap Parpol yang mengusung Capres yang tidak sesuai dengan keinginan pemilih. Jokowi adalah Capres yang lahir dari rahim pemilih, bukan dari sekelompok elit partai politik.